Liberalisasi
Koperasi Melalui UU Terbaru
Kamis, 14 Februari
2013 00:44 wita
Oleh: Bambang
Syamsuzar Oyong
Notaris-PPAT Kota Banjarmasin
Ada yang menarik dan belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha saat diundangkannya UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi sebagai pengganti dari UU No 25 Tahun 1992.
Diundangkannya UU Koperasi yang baru ini pada 29 Oktober 2012, menjadi tongak dasar penempatan koperasi sebagai badan hukum yang memiliki pengaturan, menjadi sangat jelas.
Koperasi adalah bagian dari pengembangan pemberdayaan kebijakan perekonomian Nasional sebagai sokoguru dalam penempatan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis.
Untuk itu koperasi harus siap menghadapi tantangan dalam perkembangan ekonomi dunia yang pesat saat ini. Dalam menciptakan kemandirian, koperasi sama dengan badan hukum dan badan usaha lainnya.
Namun kenyataan koperasi sebagai badan tidak segesit badan hukum dan badan usaha lainnya. Walaupun regulasi sudah cukup banyak dikeluarkan Pemerintah. Toh tetap saja, untuk berjalan pun terasa sulit.
Padahal misi pendirian koperasi tidak lain untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran para anggota sebagai pendiri. Oleh karena itu, peran keanggotaan koperasi sesuatu sangat penting dalam perkembangan perekonomian nasional.
Regulasi yang dilakukan pemerintah dan legislatif dengan merevisi UU No 25 Tahun 1992, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum ekonomi, maka diundangkan UU No 17 Tahun 2012.
Ada hal yang menarik dengan dikeluarkannya UU Koperasi terbaru yaitu diakomodasinya nilai-nilai prinsip koperasi sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan juga mengakomodasi hasil Kongres International Cooperative Alliance (ICA).
Disamping itu mewajibkan pendirian koperasi harus melalui akta otentik yang dibuat pejabat notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Penggunaan nama koperasi tidak boleh digunakan oleh pihak lain pada saat koperasi itu didirikan dan terdaftar.
Kemudahan masyarakat dalam mendirikan koperasi sebagai badan hukum, dimana setiap permohonan pendirian harus sudah mendapat persetujuan menteri selambat-lambatnya 30 hari kerja, memberikan nilai-nilai reformasi pada koperasi.
Jika dikaji dengan diberlakukannya UU Koperasi terbaru, terdapat hal-hal yang menjadi kendala saat belum terbit atau keluarnya peraturan pelaksanaan. Dari 16 bab dengan 126 pasal terdapat beberapa permasalahan jika hal ini tidak segeraditindaklanjuti yaitu perihal mengenai proses pendirian koperasi sebagai badan hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menteri terkait. Artinya proses pendirian koperasi melalui proses mekanisme pengesahan oleh pejabat terkait untuk menjadikannya sebagai badan hukum penyandang hak dan kewajiban.
Pejabat terkait dalam hal ini menteri harus segera mengesahkannya dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut, menteri tidak mengesahkannya tanpa proses penolakan, maka akta pendirian koperasi itu dianggap sah (Pasal 13 ayat 3).
Pertanyaannya adalah, pengertian dianggap sah sebagaimana pada prasa yang dimaksud pada akta pendirian koperasi dapat juga diartikan bahwa koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dimana dengan tidak menunggu SK Pengesahan dari menteri.
Jika hal ini tidak dijelaskan menyeluruh akan menjadi permasalahan bagi pendirian koperasi. Dimana SK Pengesahan adalah sebagai bukti bahwa pendirian koperasi telah sesuai undang-undang untuk dinyatakan sebagai badan hukum dan berlanjut pada perubahannya anggaran dasar koperasi.
UU Koperasi juga memuat ketentuan bahwa akta pendirian harus dibuat notaris selaku pejabat umum menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat 1). Tidak semua notaris dimungkinkan membuat akta pendirian koperasi melainkan notaris yang telah terdaftar pada Kementrian Koperasi dengan telah mengikuti pelatihan.
Di samping itu adanya pajabat selain notaris untuk membuat akta pendirian koperasi yaitu camat selaku pejabat pembuat akta koperasi asalkan telah disahkan selaku pejabat pembuat akta koperasi.
Ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi dilematis, mengenai pendirian koperasi yang akta pendirianya dibuat camat sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Penempatan camat dalam pembuatan akta pendirian koperasi, dapat juga memposisikan camat selaku pejabat umum, pada hal camat bukanlah pejabat umum, dikarena prodak yang dihasilkannya adalah prodak Tata Usaha Negara. Ini akan berakibat akta pendirian koperasi yang dibuat camat dapat digugat secara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Pada hal setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan prodak Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat secara peradilan TUN. Ketentuan-ketentuan ini nantinya akan selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
UU Koperasi juga memuat ketentuan tentang pemakaian nama koperasi yang tidak boleh menyerupai terhadap nama-nama koperasi yang sudah ada. Ketentuan tersebut lebih menyerupai sebagaimana pada perseroan terbatas dan yayasan.
Pemakaian nama adalah bentuk identitas koperasi yang bersangkutan apakah sebagai koperasi primer atau sekunder dengan jenisnya koperasi konsumen, produsen, jasa atau simpan pinjam yang tidak diatur pada UU sebelumnya.
Pada UU No 25 Tahun 1992 dari pengaturannya tidak ada pasal yang mengatur adanya pemberian sanksi bagi koperasi, baik menyangkut sebagai badan hukum maupun terhadap kelembagaannya. Namun dalam UU No 17 Tahun 2012 ada ketentuan sanksi administratif baik berupa teguran tertulis, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi, sampai pada pencabutan izin usaha dan pembubaran koperasi.
Ketentuan sanksi tidak lain memberi peringkatan kepada setiap anggota koperasi untuk menjalankan koperasi sebaik-baiknya. Pada ketentuan Peralihan UU No 17 Tahun 2012, disebutkan koperasi yang telah berdiri sebelum dikeluarkannya UU tersebut tetap diakui sebagai koperasi.
Untuk itu, dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak UU ini koperasi yang bersangkutan segera menyesuaikan anggaran dasar. Bila tidak akan ditindak sebagaimana ketentuan UU.
Itulah, UU No 17 Tahun 2012 ini dikesankan lebih bersifat liberal jika dibandingkan pada UU terdahulu, Oleh karena itu UU ini terkesan ingin menyerupai ketentuan perseroan terbatas (PT) yang membedakannya adalah filosofi pendiriannya. (*)
Notaris-PPAT Kota Banjarmasin
Ada yang menarik dan belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha saat diundangkannya UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi sebagai pengganti dari UU No 25 Tahun 1992.
Diundangkannya UU Koperasi yang baru ini pada 29 Oktober 2012, menjadi tongak dasar penempatan koperasi sebagai badan hukum yang memiliki pengaturan, menjadi sangat jelas.
Koperasi adalah bagian dari pengembangan pemberdayaan kebijakan perekonomian Nasional sebagai sokoguru dalam penempatan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis.
Untuk itu koperasi harus siap menghadapi tantangan dalam perkembangan ekonomi dunia yang pesat saat ini. Dalam menciptakan kemandirian, koperasi sama dengan badan hukum dan badan usaha lainnya.
Namun kenyataan koperasi sebagai badan tidak segesit badan hukum dan badan usaha lainnya. Walaupun regulasi sudah cukup banyak dikeluarkan Pemerintah. Toh tetap saja, untuk berjalan pun terasa sulit.
Padahal misi pendirian koperasi tidak lain untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran para anggota sebagai pendiri. Oleh karena itu, peran keanggotaan koperasi sesuatu sangat penting dalam perkembangan perekonomian nasional.
Regulasi yang dilakukan pemerintah dan legislatif dengan merevisi UU No 25 Tahun 1992, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum ekonomi, maka diundangkan UU No 17 Tahun 2012.
Ada hal yang menarik dengan dikeluarkannya UU Koperasi terbaru yaitu diakomodasinya nilai-nilai prinsip koperasi sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan juga mengakomodasi hasil Kongres International Cooperative Alliance (ICA).
Disamping itu mewajibkan pendirian koperasi harus melalui akta otentik yang dibuat pejabat notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Penggunaan nama koperasi tidak boleh digunakan oleh pihak lain pada saat koperasi itu didirikan dan terdaftar.
Kemudahan masyarakat dalam mendirikan koperasi sebagai badan hukum, dimana setiap permohonan pendirian harus sudah mendapat persetujuan menteri selambat-lambatnya 30 hari kerja, memberikan nilai-nilai reformasi pada koperasi.
Jika dikaji dengan diberlakukannya UU Koperasi terbaru, terdapat hal-hal yang menjadi kendala saat belum terbit atau keluarnya peraturan pelaksanaan. Dari 16 bab dengan 126 pasal terdapat beberapa permasalahan jika hal ini tidak segeraditindaklanjuti yaitu perihal mengenai proses pendirian koperasi sebagai badan hukum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menteri terkait. Artinya proses pendirian koperasi melalui proses mekanisme pengesahan oleh pejabat terkait untuk menjadikannya sebagai badan hukum penyandang hak dan kewajiban.
Pejabat terkait dalam hal ini menteri harus segera mengesahkannya dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut, menteri tidak mengesahkannya tanpa proses penolakan, maka akta pendirian koperasi itu dianggap sah (Pasal 13 ayat 3).
Pertanyaannya adalah, pengertian dianggap sah sebagaimana pada prasa yang dimaksud pada akta pendirian koperasi dapat juga diartikan bahwa koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dimana dengan tidak menunggu SK Pengesahan dari menteri.
Jika hal ini tidak dijelaskan menyeluruh akan menjadi permasalahan bagi pendirian koperasi. Dimana SK Pengesahan adalah sebagai bukti bahwa pendirian koperasi telah sesuai undang-undang untuk dinyatakan sebagai badan hukum dan berlanjut pada perubahannya anggaran dasar koperasi.
UU Koperasi juga memuat ketentuan bahwa akta pendirian harus dibuat notaris selaku pejabat umum menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat 1). Tidak semua notaris dimungkinkan membuat akta pendirian koperasi melainkan notaris yang telah terdaftar pada Kementrian Koperasi dengan telah mengikuti pelatihan.
Di samping itu adanya pajabat selain notaris untuk membuat akta pendirian koperasi yaitu camat selaku pejabat pembuat akta koperasi asalkan telah disahkan selaku pejabat pembuat akta koperasi.
Ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi dilematis, mengenai pendirian koperasi yang akta pendirianya dibuat camat sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Penempatan camat dalam pembuatan akta pendirian koperasi, dapat juga memposisikan camat selaku pejabat umum, pada hal camat bukanlah pejabat umum, dikarena prodak yang dihasilkannya adalah prodak Tata Usaha Negara. Ini akan berakibat akta pendirian koperasi yang dibuat camat dapat digugat secara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Pada hal setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris bukan prodak Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat secara peradilan TUN. Ketentuan-ketentuan ini nantinya akan selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
UU Koperasi juga memuat ketentuan tentang pemakaian nama koperasi yang tidak boleh menyerupai terhadap nama-nama koperasi yang sudah ada. Ketentuan tersebut lebih menyerupai sebagaimana pada perseroan terbatas dan yayasan.
Pemakaian nama adalah bentuk identitas koperasi yang bersangkutan apakah sebagai koperasi primer atau sekunder dengan jenisnya koperasi konsumen, produsen, jasa atau simpan pinjam yang tidak diatur pada UU sebelumnya.
Pada UU No 25 Tahun 1992 dari pengaturannya tidak ada pasal yang mengatur adanya pemberian sanksi bagi koperasi, baik menyangkut sebagai badan hukum maupun terhadap kelembagaannya. Namun dalam UU No 17 Tahun 2012 ada ketentuan sanksi administratif baik berupa teguran tertulis, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi, sampai pada pencabutan izin usaha dan pembubaran koperasi.
Ketentuan sanksi tidak lain memberi peringkatan kepada setiap anggota koperasi untuk menjalankan koperasi sebaik-baiknya. Pada ketentuan Peralihan UU No 17 Tahun 2012, disebutkan koperasi yang telah berdiri sebelum dikeluarkannya UU tersebut tetap diakui sebagai koperasi.
Untuk itu, dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak UU ini koperasi yang bersangkutan segera menyesuaikan anggaran dasar. Bila tidak akan ditindak sebagaimana ketentuan UU.
Itulah, UU No 17 Tahun 2012 ini dikesankan lebih bersifat liberal jika dibandingkan pada UU terdahulu, Oleh karena itu UU ini terkesan ingin menyerupai ketentuan perseroan terbatas (PT) yang membedakannya adalah filosofi pendiriannya. (*)
